Kondisi pandemi COVID-19 saat ini memaksa beberapa wilayah di Indonesia untuk melakukan PPKM Darurat Jawa Bali (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Tujuannya untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Namun, di satu sisi kebutuhan pokok masyarakat harus tetap dipenuhi.

Oleh karena itu, untuk memastikan kegiatan industri tetap bisa berlangsung, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Baca juga: Imbauan untuk Seller Tokopedia di Tengah Pandemi COVID-19

Apa isi surat edaran tersebut?

Kemenperin mendorong industri untuk tetap produktif selama masa tanggap darurat pandemi COVID-19 di Indonesia dengan mengeluarkan surat izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Dengan demikian, Seller Tokopedia yang tergolong sebagai orang/badan usaha industri bisa memiliki jaminan hukum yang kuat agar tetap dapat beroperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jadi, untuk siapa saja peraturan ini berlaku?

Pihak yang diwajibkan mendaftar izin adalah perusahaan industri (industrial company). Definisi perusahaan industri sendiri adalah orang/badan usaha yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Jadi, Seller Tokopedia yang harus mendaftarkan izin ini adalah Seller yang menggunakan pabrik untuk menghasilkan produknya, misalnya pabrik sepatu atau tas. 

Sebagai tambahan, perusahaan industri di wilayah Tangerang Raya dikecualikan dari kewajiban ini oleh pemerintah Provinsi Banten. Dengan demikian, Seller Tokopedia yang berada di wilayah Tangerang Raya tidak perlu mengurus izin operasional untuk melanjutkan kegiatan usahanya selama masa pandemi COVID-19.

Apa untungnya jika saya mengurus surat izin ini?

Seller yang memperoleh surat izin ini akan memiliki jaminan secara hukum yang lebih kuat untuk melanjutkan kegiatan usahanya, baik dari segi operasional kegiatan produksi maupun kegiatan mobilitas usaha.

Jika Seller tidak memiliki surat izin ini dan tetap melaksanakan kegiatan usahanya, Seller berpotensi mendapatkan sanksi dari pemerintah daerah setempat. Bentuk sanksi tersebut bervariasi, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, dan tindakan tegas lainnya.

Sebagai gambaran, sampai dengan 19 April, Pemerintah Daerah  DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi sudah melakukan sidak terhadap 215 perusahaan. 

Hasilnya, ada 25 perusahaan yang ditutup sementara dan beberapa perusahaan lainnya diberi peringatan karena beroperasi di luar sektor yang diperbolehkan di dalam aturan PSBB DKI Jakarta dan tidak mampu menunjukkan izin operasional dari Kementerian Perindustrian.

Apakah ini berlaku untuk Seller di Tokopedia?

Meskipun Seller Tokopedia tetap bisa beraktivitas seperti biasa, Tokopedia menyarankan Seller yang menggunakan pabrik dalam operasional bisnisnya untuk mendaftarkan surat izin ini. 

Bagaimana cara mendapatkan izinnya?

1. Login ke situs SIINas (siinas.kemenperin.go.id). Jika belum punya akun, silakan daftar terlebih dahulu.
2. Jika sudah berhasil masuk ke akunmu, klik ‘e-Services’.
3. Pilih ‘Izin Operasional dan Mobilitas’, lalu isi informasi yang dibutuhkan. Jika sudah lengkap, klik ‘Simpan’.
4. Kemudian, perusahaan akan mendapatkan contoh surat yang bisa dicetak. 
5. Surat izin sudah bisa digunakan.

Apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan izin?

Setelah mendapat izin, perusahaan industri wajib melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri secara berkala setiap akhir minggu melalui portal SIINas sesuai dengan format terlampir.. Apabila perusahaan industri tidak menyampaikan laporan sebanyak tiga kali masa pelaporan, akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri.

Ayo urus surat izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri agar usahamu berjalan lancar. Mari penuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia di tengah COVID-19.